Prabowo Menaikkan Gaji PNS? Cek Fakta.

Prabowo Menaikkan Gaji PNS? Cek Fakta.

Debat kemarin tampak cukup abstrak bagiku. Ya, sedikit disayangkan bahwa dari hasil mayoritas survei sebenarnya perdebatan antara kedua paslon tidak akan merubah terlalu banyak dari pemilih. Mungkin debat dapat mempengaruhi 12-18% dari data survei yang masih belum menentukan atau memutuskan untuk tidak menjawab.

Namun, dari debat kemarin, hal yang paling menarik bagiku ada di tiga aspek. Aku hanya akan membahas salah satu aspek tersebut, karena aspek ini yang dapat dipertanggung jawabkan dengan lebih mudah, dan lebih tepat.

Sejujurnya, berusaha menulis mengenai politik secara netral itu cukup sulit. Hampir tidak mungkin untuk menulis dari kedua sisi dengan framework netral, dan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, aku hanya akan menulis dari sudut pandang satu paslon, agar framework yang kubuat tidak bertujuan membodohi, ataupun mengimplikasikan superioritas satu paslon ke paslon yang lain.

Rekap

Sedikit merekap, 3 poin debat yang menarik bagiku pada hari kemarin adalah…

  • Prabowo bilang akan menaikkan gaji PNS
  • Jokowi menyatakan bahwa adanya perbedaan pendapat antar menteri sebagai hal baik dan adanya korespondensi serta saling inspeksi yang transparan, bukti bahwa kinerja menteri memang ada
  • Jokowi menyindir kasus Ratna Sarumpaet. (ini lebih ke lucu bagiku, kebanding suatu konten yang solid)

Angka-angka dalam debat
Cek Fakta

Di bagian ini adalah angka-angka yang Bapak Prabowo, atau Bapak Sandiaga Uno sendiri sebut ketika ingin menaikkan gaji PNS + pejabat.

  • Prabowo menyebut bahwa Tax Ratio Indonesia yang dimanfaatkan untuk gaji PNS berada di angka 10% .
    • Fakta ini betul. Berdasarkan statik yang didapat dari pelacakan Nota Keuangan Kemenkeu, rasio pajak yang memang dimanfaatkan berada di bawah 10%. Tepatnya, ada di angka 8.91% pada tahun 2016.
    • Angka ini sebenarnya sudah cukup tinggi, mengingat bahwa sejak 2014, tax ratio yang dimanfaatkan untuk gaji PNS berada di rata-rata 9.32% . Pada masa jabatan SBY, 2004-2014, rata-rata tax ratio yang dimanfaatkan untuk gaji PNS berada di angka 8.92%
    • Ini berarti, ada kenaikan rata-rata 0.40%
  • Jika Prabowo menaikkan Tax Ratio ke angka 16%, total uang yang dihasilkan mencapai lebih dari USD 60 Milyar.
    • Pada tahun 2016, total pendapatan via pajak mencapai 102 milyar dollar. 16% dari angka tersebut adalah 16 milyar dollar.
    • Fakta ini salah.
    • Catatan: Maafkan menggunakan fakta 2016, kebanding 2017, atau 2018. Data yang ada hanya sebatas tahun 2016.
  • Seorang Gubernur dari provinsi (misalnya) Jawa Tengah mengelola provinsi yang lebih besar dari Malaysia
    • Luas Malaysia 330.803 Km kuadrat . Luas Jawa Tengah, 32.801 Km kuadrat.
    • Fakta ini salah
    • Mungkin yang Prabowo maksudkan adalah Malaysia tanpa menghitung laut, dan hanya negaranya saja, tanpa menghitung Malaysia Timur yang berada di pulau yang sama dengan Kalimantan… Dalam kasus ini… Luas Malaysia adalah 127.072 Km kuadrat
    • Sekali lagi, fakta ini… salah
  • Gaji Gubernur hanya 8 Juta
    • Gaji Gubernur berkisar dari 5.5 juta, sampai 9 juta.
    • Fakta ini tidak sepenuhnya salah mengingat pendapatan APBD provinsi membedakan gaji yang diberikan.
    • Selain itu, dalam konteks debat bahwa Prabowo menganggap gaji 8 juta sebagai kecil, dan “mewajarkan” korupsi karena kurangnya gaji dari seorang Gubernur. Kurasa meski ada angka meleset sedikit, konteksnya masih tepat, bahwa gaji gubernur (dalam mata Pak Prabowo) kecil.

Angka-Angka Teoretikal
Menghitung

Bagian ini akan menghitung serta mengecek beberapa konteks dan konten yang disindir Prabowo, meski tidak menyebutkannya, dan membandingkan apa yang Prabowo akan lakukan seandainya dia dilantik, dan angka yang didapat ketika ada korupsi.

  • Angka Angka total korupsi
    • Menurut ICW, laporan korupsi pada tahun 2016 telah mencapai angka 1.5 Triliun Rupiah. Dalam Dollar, ini mencapai angka 105 juta dollar .
  • Membandingkan angka 16% di atas dengan angka total korupsi.
    • Sekilas saja, angka 16%, yang berarti kenaikan dari 8.91% di atas, hanya lebih dari 16 milyar dollar.
    • Angka 16% itu hanya dihitung mentah-mentah saja, bukan dihitung dari selisih persentase kenaikan. Jika dihitung dari selisih 8.91% ke 16%, kenaikan 7.09% akan mencapai 7 milyar dollar, angka yang akan tampak insignifikan sesudah 7 milyar itu dipecah belah ke seluruh PNS dan pejabat. Makin insignifikan lagi jika dibandingkan dengan kerugian dari korupsi.
  • Total korupsi vs pendapatan pajak.
    • Satu hal lagi sebelum menyimpulkan… Pendapatan pajak tahun 2016, hampir mencapai 102 milyar dollar. Angka korupsi pada tahun 2016, sudah lebih dari 105 juta dollar.
    • Mungkin 16% dari 102 milyar itu (sedikit di atas 16 milyar) akan menjadi insignifikan di mata beberapa gubernur yang memang sudah berencana untuk melakukan korupsi jika terpilih. 105 juta dollar yang diambil dari korupsi terbagi ke beberapa narapidana, dan jika kenaikan gaji Pejabat serta PNS dipecah dan dibagi untuk seluruh PNS+pejabat kurang lebih mencapai angka 6 juta orang, dengan 4.5 juta PNS, dan 1.5 juta pejabat, dari angka tersebut, jika 16 milyar dollar dibagi ke 6 juta orang, gaji per PNS atau pejabat dapat menghasilkan angka 2666 dollar per orangnya
      • Tentunya ini hitungan yang tidak menghitung per pejabat, per pns, tingkatan, bonus, atau semacamnya.
    • Tapi, jika seandainya saja ada 1 juta pejabat yang berkorupsi, 16 milyar dollar itu akan menghasilkan angka 160 ribu dollar. Jauh lebih besar kebanding 2666 dollar.
      • Sekali lagi, ini terkaan yang kasar, namun, maksudnya harusnya tertangkap.

Kesimpulan dari data

Prabowo membuat cukup banyak blunder, dan tidak tampak untuk cukup memperhitungkan angka dengan cakap.

Menurutku, dan statistik yang tadi disuguhkan, sepertinya, orang-orang korupsi bukan karena gaji mereka kecil, atau karena mereka mengeluarkan banyak uang demi menjabat. Mereka melakukan korupsi murni karena mereka serakah.

Kenaikan gaji sepertinya tidak akan merubah itu, karena angka total korupsi saja lebih besar kebanding angka pendapatan pajak, sedangkan Prabowo hanya akan memberikan sepeser dari pendapatan pajak Indonesia yang sudah cukup banyak.

Apakah sistem dan solusi yang Prabowo berikan cukup realistis?

Sejujurnya, tidak. Dalam mataku, Prabowo menangkap bahwa orang melakukan korupsi karena mereka tidak menerima gaji yang cukup, bukan karena mereka serakah.

Angka-angka dan pengetahuan umum mengenai luasnya Malaysia vs Jawa Tengah saja menjadi sebuah kesalahan yang ia buat, bagaimana kita bisa mempercayai angka yang ia suguhkan pada kita mengenai finansial negara?

Sampai lain waktu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *